DAFTAR ISI :rnrn(Hlm. 1-22) Kebijakan Pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan : Studi Kasus Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikanrnrn(Hlm. 23-36) Konteks Politik Penataan Kelembagaan Negararnrn(Hlm. 37-56) Pengaruh Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan terhadap Kemampulabaan Kantor Pos Bandungrnrn(Hlm. 57-76) Mengapa Anggaran Corporate Social Responsibility (CSR…
DAFTAR ISI :rnrnHlm. 3-16 Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah) di IndonesiarnrnHlm. 19-47 Studi Hubungan antara Karakteristik Birokrat dengan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sulawesi SelatanrnrnHlm. 51-81 Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 : Studi Tentang Penataan Organisasi Perangk…
DAFTAR ISI :rnrn(Hlm. 120) Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kawasan Jatinangorrnrn(Hlm. 146) Evaluasi Formulasi Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangorrnrn(Hlm. 177) Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Bandung Tahun 2007-2011rnrn(Hlm. 198) Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) : Kasus PT. PINDADrnrn(Hlm. 236) Kajian Evaluasi Pasca…
DAFTAR ISI :rnrn(Hlm. 1) Pengembangan Co-production : Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Best Practice pada Pelayanan Publik di Kota Bandung)rnrn(Hlm. 29) Analisis Kebijakan Perpajakan dan Retribusi dalam Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawitrnrn(Hlm. 56) Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Jatinangorrnrn(Hlm. 77) Inovasi Pelayanan Publ…
DAFTAR ISI :rnrn(Hlm. 1) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatanrnrn(Hlm. 23) Urgensi Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Pola Baru di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Neara (PKP2A I LAN)rnrn(Hlm. 51) Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Sika…